Ini Harga Dukungan KTP Annar-Syahrir di Pilgub Sulbar

MAMUJU, BERITA-SULSEL.COM – Untuk maju di pemilihan gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), pasangan Annar Salahuddin Sampetoding-Syahrir Hamdani yang mendeklarasikan diri maju melalui jalur perseorangan atau independen mengeluarkan biaya yang cukup besar.

Pasangan ini ingin mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) hingga 77.000. Jumlah tersebut tak diperoleh secara gratis atau cuma-cuma. Setiap dukungan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dukungan dan foto copy KTP dibandrol dengan harga Rp50 ribu. Sehingga, harga yang dikeluarkannya cukup besar yakni Rp3,8 miliar.

Salah satu warga Kabupaten Mamuju, Indra menjelaskan, kartu tanda penduduk dirinya untuk pasangan Annar-Syahrir di Pilgub Sulbar tak gratis, harganya mencapai Rp50.000. “Dukungan warga yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk tak gratis. Ada harga yang harus diberikannya,” jelasnya kepada berita-sulsel.com, Rabu (4/5/2016).

Soal memilih di Pilgub Nanti, jelas Indra, dukungan KTP belum tentu sejalan dengan pilihan di TPS. “Ini hanya bentuk dukungan. Jika mau dipilih, ada harga lagi yang harus dikeluarkan,” ujarnya.

Sebelumnya, penggiat ekonomi dan politik Universitas Negeri Makassar, Ir Abdul Haris SE MSi mengatakan, calon perseorangan atau independen masih cukup lemah disetiap perhelatan politik, baik ditingkat kabupaten, provinsi apa lagi Pilpres. Hal utama yang menjadi kendala adanya syarat dukungan jumlah suara atau pemilih.

Sehingga, di Pilkada 2017, baik di Sulawesi Selatan maupun Sulawesi Barat secara khusus, calon perseorangan memiliki peluang memang yang sangat kecil. Selain tak memiliki mesin penggerak, juga membutuhkan biaya yang cukup besar.

Kata dia, mesin penggerak calon perseorangan adalah uang. “Untuk mengumpulkan dukungan suara, maka calon perseorangan terlebih dahulu harus membentuk tim untuk mendapatkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ini membutuhkan biaya yang cukup besar,” ujarnya.

Menurutnya, selain suara pendukung, tim pemenang yang dibentuk ditingkat provinsi, kabupaten hingga desa harus dibiayai. “Ini juga membutuhkan biaya. Sehingga, calon perseorangan harus siap dengan biaya yang cukup besar,” ujarnya.

Hal Senada disampaikan Direktur Riset dan Data Lensa Demokrasi, Idcuq Santoso. Menurutnya, setiap calon kepala daerah pasti mengeluarkan biaya, baik yang diusung oleh partai politik maupun perseorang.

Namun, jelas Idcuq, mereka yang didukung oleh partai memiliki mesin politik hingga ditingkat desa, RT dan RW. Sedang calon perseorang, harus membentuknya dengan biaya yang cukup mahal. “Tak heran jika calon perseoarangan dikuatirkan akan melakukan politik uang. Setelah terpilih akan berupaya mengembalikan biaya yang dikeluarkan saat suksesi,” terangnya.

Pilkada Sulbar, jelas mahasiswa pascasarja Unhas ini, ada beberapa nama yang akan maju melalui jalur independen, termasuk Annar Sampetoding. “Harus diketahui dengan baik, Annar adalah pengusaha, pasti memiliki banyak uang. Tapi, untuk dipilih, uang bukan jaminan,” jelasnya. (*)