JAKARTA, BERITA-SULSEL.COM – Isu “serbuan” tenaga kerja China ke Indonesia membuat pemerintah gerah. Presiden Joko Widodo turun langsung untuk mengklarifikasi isu ini agar tidak muncul spekulasi lebih jauh di masyarakat.

Jokowi menegaskan bahwa tenaga kerja China di Indonesia saat ini hanya berjumlah 21.000 orang, tidak sampai jutaan orang seperti yang diisukan.

Menurut Jokowi, jumlah itu sangat kecil dibandingkan jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) di negara lain. Di Malaysia, misalnya, TKI mencapai 2 juta orang. Adapun di Hongkong mencapai 153.000 orang.

“Hitungan kami 21.000 itu sangat kecil sekali. Jangan ditambahi nol terlalu banyak,” ucap Jokowi saat membuka Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten di Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12/2016) pagi.

Jokowi meminta pihak kepolisian untuk mengusut dan menindak para pelaku penyebar isu ini.
“Itu urusannya polisi-lah, urusannya polisi. Namun, hal yang meresahkan seperti itu memang harus ditindak,” kata dia.

Pada Jumat sorenya, di Istana Negara, dalam acara Satu Windu Surat Berharga Syariah Negara, klarifikasi serupa kembali disampaikan oleh Jokowi.

Dalam sehari, Jokowi menyampaikan dua kali klarifikasi.

“Kenapa hanya 21.000 (tenaga kerja China) kita ribut kaya ada angin puting beliung saja. Itu pun kan mesti misalnya ada investasi, ada hal-hal yang kita belum menguasai pasti harus diselesaikan oleh teknisi mereka,” ucap Jokowi.

“Enggak mungkin tenaga kerja mereka datang ke sini karena ini kita buka-bukaan saja gaji mereka di sana tiga kali lipat kok UMP-nya. Masa datang ke tempat yang gajinya yang lebih murah, kan enggak mungkin,” kata dia.

Setelah Jokowi buka suara, jajaran pemerintah terkait juga ikut bicara. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menjelaskan, total tenaga kerja asing di Indonesia adalah 74.000 orang. Dari jumlah itu, tenaga kerja asal China sebesar 21.000 orang.

Adapun jumlah tenaga kerja asing bermasalah yang tengah ditangani hingga akhir 2016 mencapai 673 orang, yaitu 587 tenaga kerja asing ilegal karena tidak memiliki izin kerja dan sisanya melakukan pelanggaran izin.

“Yang melanggar dari berbagai negara. Ada Tiongkok, Jepang, Malaysia, India, dan Korea. Paling banyak dari negara mana, saya belum pegang data,” ucapnya.

Menelusuri penyebar isu

Sesuai instruksi Jokowi, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto menegaskan bahwa Polri tengah menelusuri siapa penyebar isu serbuan tenaga kerja China ini.

Polri terutama akan menyasar penyebar isu yang beredar di media massa dan media sosial.

“Semua yang tidak benar di media massa, yang membuat masyarakat itu gelisah ataupun pemikirannya menjadi terkotak-kotak itu akan kami telurusi,” ujar Rikwanto.

Polri mengandalkan cyber army yang melakukan patroli di dunia maya untuk menelusurinya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengaku pihaknya sudah berhasil mengidentifikasi penyebar isu serbuan tenaga kerja China di media sosial.

“Itu kan bisa dicari, dan sudah teridentifikasi,” kata Rudiantara. (Baca: Kemenkominfo Identifikasi Akun Penyebar Isu Serbuan Tenaga Kerja China)

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto curiga isu serbuan tenaga kerja China ini tidak hanya disebarluaskan. Namun, ada pihak-pihak yang memelihara isu ini sehingga terus bergulir di masyarakat.

Wiranto pun meminta agar masyarakat tidak terpancing dengan isu yang dibuat oleh sejumlah pihak ini. Ia juga memastikan pihak kepolisian akan mencari dalang di balik munculnya isu ini.

“Kapan masyarakat ini bisa tenang bekerja sehari-hari kalau dijejeli dengan isu-isu seperti itu. Itu membuat masyarakat kita bicara isu saja. Enggak konsentrasi kita pada kerja masing-masing. Itu yang kita khawatirkan,” ucap dia.