MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Anggota DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir, meminta kepada Pemerintah Kota Makassar agar berhenti berwacana perihal penundaan penutupan gudang dalam kota.

Selain itu, ia mendesak agar pemerintah harus mengambil tindakan dan sikap yang tegas, sebab kata Abdul Wahab Tahir, pemerintah diberikan kewenangan oleh negara untuk mengatur rakyat secara tertib.

“Kalau anda gagal mengatur rakyat secara tertib, berarti gagal sebagai pejabat yang diberikan kewenangan oleh negara,” tegas Wahab Tahir, Jumat (18/10/2019).

Menurutnya, persoalan gudang dalam Kota merupakan persoalan lama, bahkan ia mempertanyakan peran penegak aturan yang terkesan diam.

“Kenapa dibiarkan alasannya semua Pemerintah Kota itu bertele-tele sekali,? bilang saja kalau tidak berani,” ujarnya

“Oleh karena itu menurut saya berhenti Pemerintahan ini berwacana. Kalau tidak punya kesanggupan biar kemudian kami yang mengambil sikap,” sambungnya.

Sebelumnya, rencana penutupan gudang dalam kota ditolak puluhan pengusaha ekspedisi. Lima gudang yang seharusnya ditutup di Kecamatan Tallo terpaksa ditunda meski SK penindakan telah dikantongi, pada Kamis (17/10).

Massa yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Ekspedisi (Hipeksi) menganggap Pemerintah Kota Makassar tebang pilih dalam menindak tegas aktivitas gudang dalam kota sebagaimana yang diatur dalam Perwali 93/2005.