MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Indonesia ragam akan kekayaan alam dan lingkungan asri terpampang luas dengan wilayah hutan yang hingga saat ini masih membutuhkan perhatian khusus.

Sebab itu, salah satu organisasi yang tergabung dalam Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro) berinisiatif melakukan sosialisasi pelestarian dan pengembangan skema intensif fiskal berbasis ekologi di wilayah timur Indonesia, Selasa (19/11/2019) di Aryaduta Hotel Makassar.

Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro) yang merupakan lembaga riset dan advokasi telah berupaya untuk berkontribusi melalui beberapa kegiatan terkait dengan climate finance.

Salah satu yang dilakukannya dengan menggandeng The Asia Foundation dan United Kingdom Climate Change Unit dalam mengembangkan skema transfer fiskal berbasis ekologi di Indonesia melalui reformasi bantuan keuangan provinsi dan pengalokasian dana desa.

Kegiatan yang dikemas dalam workshop regional wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Papua ini diharapakan mampu memberikan kontribusi positif bagi daerah yang masih memilikinya daerah hutan memadai dengan anggaran dana setiap daerah.

Untuk itu dalam sambutannya, Asisten 1 Setda Provinsi Sulsel Aslam Patonangi mengatakan peranan penting dalam membangun perspektif yang sama sangat dibutuhkan guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan lingkungan.

Kata dia, lingkungan hutan yang saat ini masih cukup luas dan membutuhkan perhatian perlu kiranya menggunakan program tersebut.

“Secara tidak langsung, lingkungan hidup sangat mempengaruhi keberhasilan suatu wilayah,” tuturnya.

Terkait percepatan anggaran 2020 yang telah dilaksanakan pemerintah Sulsel kemarin merupakan tindakan tepat dalam mendorong keberlangsungan pengembangan skema intensif fiskal berbasis ekologi ini.

Kata Aslam, skema yang tepat untuk intensif dalam yuridis masing-masing wilayah ditentukan sesuai kebutuhan dan luas wilayah kelola dari tiap daerah juga ada kebijakan pemerintah setempat.

Sementara itu, Program Manager Pattiro Jakarta Bejo Untung mengatakan dengan workshop pengembangan ini diharapkan wilayah Indonesia timur dapat meneladani Kalimantan Utara yang telah mengadopsi sistem tersebut.

“Indonesia Timur seperti, Kalimantan Sulawesi dan Papua merupakan wilayah yang memiliki lokasi hutan cukup luas hingga kini sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam membangun kawasan Indonesia hijau kedepan,” katanya.

Dengan sinergitas kementerian lingkungan hidup dan kehutanan bersama pemerintah setempat juga alokasi dana yang diperuntukkan sebagai mestinya akan mampu mewujudkan Indonesia hijau sesuai tata kelola tiap daerah. (*)