MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Organisasi Wilayah Sulawesi Selatan menggandeng Center for Information and Development Studies (CIDES) dan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) untuk menggelar diskusi publik strategis pada Selasa (4/8/2026).

Forum yang berlangsung di Red Corner Cafe, Jalan Yusuf Daeng Ngawing, Makassar ini mengangkat tema “Kaya SDA, Miskin Anggaran? Saatnya Reformasi Pajak Hijau untuk Daerah!”. Acara berdurasi dua setengah jam tersebut mulai berjalan tepat pukul 13.00 WITA.

Ketua CIDES ICMI Sulsel, Dr. Adi Suryadi Culla, menjelaskan bahwa forum ini membuka ruang dialog interaktif. Pihaknya mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi, serta pemangku kebijakan. Oleh karena itu, para peserta dapat membedah secara mendalam tantangan tata kelola sumber daya alam (SDA) dan kebijakan fiskal berkelanjutan.

“Kami menggelar diskusi ini untuk mempertemukan berbagai pihak guna mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah melalui pendekatan pajak hijau,” ujar Adi Suryadi.

Selain membahas isu strategis daerah, agenda ini menjadi bagian penting dari rangkaian Pra Muktamar VIII dan Milad ke-36 ICMI Tahun 2026. Melalui kegiatan ini, ICMI Sulsel berkomitmen merumuskan gagasan nyata demi mendorong pembangunan daerah yang adil, inklusif, serta berkelanjutan.

Ketua ICMI Orwil Sulsel, Prof. Dr. Arismunandar, M.Pd., bersama Dr. Adi Suryadi Culla hadir langsung untuk menyambut para tamu. Selain itu, panitia menghadirkan sejumlah pakar terkemuka sebagai narasumber.

Di antaranya, Guru Besar Ekonomi Publik Unhas sekaligus Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Sulsel Prof. Dr. Abd. Hamid Paddu, Executive Director CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara, Anggota Dewan Pers Dr. M. Busyro Muqoddas, serta akademisi FEB UNM Syamsu Alam.

Para pakar tersebut memberikan analisis tajam mengenai pemanfaatan hasil bumi agar berbanding lurus dengan kesejahteraan warga lokal. Sebab, banyak daerah penghasil SDA justru mengalami keterbatasan anggaran pembangunan.

Melalui forum ilmiah ini, ICMI Sulsel menargetkan lahirnya rekomendasi kebijakan yang konkret. Rekomendasi tersebut berfokus pada penerapan pajak hijau yang mampu memperkuat anggaran daerah sekaligus melestarikan lingkungan.

Secara terbuka, panitia mengundang akademisi, mahasiswa, praktisi, organisasi masyarakat, hingga jurnalis untuk meramaikan diskusi ini. Adi Suryadi menegaskan bahwa partisipasi publik sangat penting untuk mengawal tata kelola ekonomi hijau di Sulawesi Selatan.