MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar, menyebut sejumlah potensi korupsi dalam penanganan pencegahan covid-19. Salah satunya yakni penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat.

Wakil Ketua Komisi A DPRD kota Makassar, Nunung Dasniar mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar meminta tambah anggaran covid-19, sedangkan dana yang sudah ada tidak jelas peruntukannya untuk apa.

“Untuk dana CSR yang bantuan swasta itu dimana. Tidak mungkin perusahaan swasta yang ada di Kima itu tidak menyumbang,”ujarnya pada saat di temui di ruang komisi A DPRD Makassar, Selasa (21/4/2020).

Selain itu, pemerintah juga diminta agar dana sumbangan itu harus lebih terfokus ke masyarakat supaya tidak ada lagi tendensi kecurangan belanja.

“Indofood pasti mereka sumbang. Itu sekarang dimana? Bisa jadi sumbangan indofood itu dimainkan di dalam sembako tersebut. Makanya saya usulkan uang tunai supaya efisien,” tambahnya

“Jangan sampai sumbangan dari perusahaan swasta dibagikan, itu uangnya kemana. Sehsrusnya dibagi tidak bertahap. Yang terpenting tidak ada tindak korupsi,”jelasnya

Hal senada juga disampaikan Legislator Partai Perindo, Syamsuddin Raga. Ia mengaku pemerintah dan pihak distributor bisa mempermainkan harga bantuan tersebut.

“Belanja itu bisa di up harganya, meskipun tidak di up tetapi mereka bisa mempermainkan ada aturan/regulasi antara distirbutor dan pembeli. Itu kan biasanya, 10-15 persen. Kemana itu uang berarti tidak efektif kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia mengatakan, peluang lain terjadinya korupsi adalah pada pengadaan barang bantuan. Sebab ada pemberian batuan bukan dalam bentuk uang tunai, namun dalam bentuk bahan kebutuhan pokok atau sembako.

Kata dia, satu hal yang perlu diawasi yakni, pengadaan barang dari pihak ketiga, sebab untuk pengadaan barang ini juga sangat rentan terjadinya mark-up harga.

“Lebih bagus ditunaikan saja sembako. Karena bisa juga mengurangi mekanisme kerja dari aparat. Jadi tertuju dalam pengawasan saja. Kalau begini mereka bisa berbuat tentu ada orang dibelakangnya,” terang Syamsuddin.

Seharusnya, menurut dia, bantuan tersebut harus merata. Apalagi,  pemerintah telah menyalurkan bantuan sebanyak 60.000 paket per KK sembako di tahap pertama.

“Karena melihat dari jumlah dana yang diberikan pemerintah jauh besar Rp443 miliar untuk Pemkot Makassar. Dalam waktu yang sesingkat ini dibelanjakan. Dan ini sangat besar menurut saya dibanding dengan dana pembangunan Dinas PU yang hanya 700 selama tahun. Inin seketika 443,” ungkapnya.

Diketahui, Pemerintah Kota Makassar menggunakan anggaran penanganan Covid-19 Rp30 miliar dari Biaya Tak Terduga (BTT) dan Rp143 miliar anggaran dari Silpa. Jadi total Rp173 miliar telah dipakai Pemerintah untuk membelanjakan dana tersebut.