Dinas Pertanian Bone Tutup Pintu, Pengacara Gapensi Buka Jalan ke Jalur Hukum

Dinas Pertanian Bone Tutup Pintu, Pengacara Gapensi Buka Jalan ke Jalur Hukum

BONE, BERITA-SULSEL.COM – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Bone akhirnya memutuskan tempuh jalur hukum setelah pihaknya tak diberi ruang sedikitpun oleh Kepala Dinas Pertanian untuk ikut dalam Penunjukan Langsung (PL) proyek fisik tahun anggaran 2021.

Melalui konferensi pers dengan sejumlah awak media, Sekertaris Gepensi, Awaluddin, mengaku mendapat perlakuan tidak adil dari Kadis Pertanian karena semua proyek PL telah diborong oleh perusahaan tertentu yang menimbulkan persaingan tidak sehat bagi perusahaan lain, khususnya yang bernaung dibawah bendera Gapensi.

“Untuk kegiatan Dinas Pertanian, apakah nanti akan bentuk tim kuasa hukum atau seperti apa, tidak akan saya bahas lagi, setelahnya saya hanya fokus ke hal-hal kesekretariatan Gapensi” kata Awaluddin.

Ditunjuk sebagai pengacara yang tergabung dalam devisi hukum Gapensi, Aswil Adi Tama, menerima penyerahan berkas dari pengurus ke devisi hukum, di kantor Gapensi Bone, Kamis (1/7/21) siang.

“Ini pekerjaannya agak berat karena ada dugaan tindak pidana korupsi dan gonjang ganjing proyek. Permainan ini terstruktur serta sistematis” ungkap Aswil.

Ada beberapa opsi yang kemungkinan akan ditempuh oleh Gapensi, yakni melakukan somasi atau berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) lalu membuat laporan ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Rusmin Igo, yang juga kuasa hukum Gapensi, mencium dugaan penyalahgunaan wewenang atau abuse of power, oleh Kepala Dinas Pertanian Bone, Sunardi Nurdin. Selain itu, tertutupnya informasi dari Distan, menguatkan dugaan adanya gratifikasi melalui fee proyek fisik tersebut.

“Proyek fisik di Distan, untuk saat ini data yang sudah kami dapatkan memang ada beberapa opsi yang akan ditempuh karena ini pelayanan publik. Sejauh ini sudah bisa lanjut ke APH karena data sudah cukup. Dugaan tindak pidana korupsi, dimana ada perusahaan yang mengerjakan lebih dari 1 titik proyek bahkan ada perusahaan dari luar yang mendominasi, diduga ada permainan oknum. Ada kesan kesewenang-wenangan karena Gapensi tidak diberi ruang sementara di Dinas lain tidak seperti itu” beber pengacara yang akrab disapa Igo ini.

Langkah hukum yang bakal ditempuh Gapensi, tidaklah instan karena sebelumya Sekertaris Gapensi, Awaluddin, telah membuka jalan damai namun tak disambut baik oleh Pihak Dinas Pertanian. Awaluddin akui kecewa Kadistan menutup pintu rapat-rapat untuk semua perusahaan yang bernaung dibawah Gapensi, namun membuka pintu bagi perusahaan tertentu. (eka)


Comment