MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan menggelar Workshop Pendampingan Penilaian Kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan Publik, Rabu, 3 Agustus 2022. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Four Point Makassar ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Se-Sulsel, Kepala Kepolisian Resor Se-Sulsel, Kepala Kantor Pertanahan Se-Sulsel, dan Kepala Bagian Ortala Se-Sulsel.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Prov. Sulawesi Selatan, Ismu Iskandar, menyampaikan bahwa penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2022 ini akan dilaksanakan lebih komperhensif dan akan menghasilkan Opini Pelayanan Publik.

“Opini ini akan menjadi acuan dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia khususnya Sulawesi Selatan,” jelas Ismu dalam sambutannya. Ismu juga menambahkan bahwa tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, penilaian tahun ini sudah akan memotret dan menilai dari aspek input, proses, output, dan pengaduan.

“Penambahan aspek itu dilakukan untuk memberikan cermin yang lebih besar dalam melihat kondisi dan kualitas layanan di setiap tingkat layanan. Penilaian akan dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumen sehingga lebih menyeluruh,” imbuh Ismu.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Bambang Priyono selaku Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Prov. Sulsel, Kombes Pol Ai Afriandi selaku Irwasda Polda Sulsel, dan Sekretaris Daerah Sulsel, Abdul Hayat sekaligus mewakili Gubernur Sulsel.

Dalam sambutannya, Sekda Sulsel menyampaikan dukungan serta komitmen pemerintah provinsi Sulsel untuk perbaikan kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi.

Pada kesempatan yang sama, Irwasda Polda Sulsel juga menyampaikan komitmen dari Kapolda Sulsel untuk meng’hijau’kan standar pelayanan publik yang setiap tahun menjadi prioritas dari Polri untuk perbaikan layanan publik di lembaga ini.

“Untuk pengelolaan pengaduan kami juga sudah memiliki aplikasi e-dumasan untuk mempermudah masyarakat menyampaikan keluhan dan aduan terkait layanan Polri,” tambah Ai Afriandi.

Workshop pendampingan ini juga turut dihadiri secara virtual oleh 250 lebih peserta dari OPD Se-Sulsel dari Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal-PTSP, Dinas Sosial, Dinas Dukcapil dan Puskesmas.

Kegiatan diakhiri dengan penandatangan komitmen bersama pemenuhan standar layanan publik oleh seluruh perwakilan kabupaten/kota sebagai bentuk deklarasi dan janji untuk peningkatan kualitas layanan di masing-masing instansi/unit penyelenggara layanan publik.**