MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat komitmen dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang aman serta bermutu. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat sinergi bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar.

Komitmen ini mengemuka dalam audiensi antara Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan jajaran BBPOM Makassar yang berlangsung di Ruang Wali Kota, Kamis (8/1/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham serta jajaran terkait di lingkungan Pemkot Makassar.

Audiensi ini menjadi momentum penyatuan langkah antara pemerintah daerah dan otoritas pengawasan obat dan makanan dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan masyarakat, mulai dari keamanan pangan, penggunaan obat yang rasional, hingga peningkatan daya saing produk UMKM lokal.

Kepala BBPOM Makassar, Yosef Dwi Irwan Prakasa Setiawan, mengatakan pertemuan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan komitmen bersama dalam pengawasan obat dan makanan di Kota Makassar.

“Ini merupakan silaturahmi sekaligus penguatan komitmen dalam pengawasan obat dan makanan, karena isu ini sangat strategis dan berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Yosef, pengawasan obat dan makanan tidak dapat dilakukan oleh BBPOM semata, melainkan membutuhkan peran aktif pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan. Ia menjelaskan BBPOM memiliki sejumlah program yang dapat disinergikan dengan Pemkot Makassar, khususnya dalam peningkatan keamanan pangan melalui intervensi di sekolah, keluarga, dan pasar komunitas.

“Kami menanamkan kesadaran keamanan pangan sejak dini, mulai dari anak-anak hingga masyarakat luas, agar standar keamanan pangan terpenuhi di semua lini,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yosef juga menyoroti persoalan resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) yang menjadi tantangan global. Ia mengapresiasi langkah Wali Kota Makassar yang telah menerbitkan Surat Edaran terkait rasionalitas penggunaan antibiotik.

“Penggunaan antibiotik yang tidak tepat bisa menyebabkan bakteri kebal dan berdampak serius bagi kesehatan. Edukasi kepada masyarakat menjadi kunci,” tegasnya.

Selain aspek kesehatan, BBPOM Makassar juga menyatakan kesiapan mendukung program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Saat ini, jumlah UMKM di Makassar yang memiliki izin edar BPOM masih tergolong rendah.

“Kami ingin mendorong UMKM memiliki izin edar, karena ini tidak hanya soal regulasi, tetapi juga branding, kepercayaan konsumen, dan daya saing produk,” ungkap Yosef.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menekankan pentingnya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama BBPOM dalam menjaga kualitas kesehatan masyarakat.

“Sinergi ini sangat penting agar program pemerintah berjalan optimal. Kolaborasi antar-OPD dan mitra strategis harus terus diperkuat,” ujar Munafri.

Munafri menegaskan bahwa seluruh pelaku UMKM, khususnya sektor kuliner, wajib memiliki sertifikat laik sanitasi dan higienitas. Kebijakan ini dinilai penting untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menjaga citra Kota Makassar sebagai destinasi wisata.

“UMKM makanan wajib memiliki sertifikat higienitas dan sanitasi. Ini tidak bisa ditawar,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kondisi fasilitas toilet di rumah makan dan tempat usaha kuliner yang harus memenuhi standar kebersihan.

“Masalah toilet menyangkut kesehatan dan citra kota. Satu tempat yang tidak layak dan viral bisa berdampak buruk bagi nama Makassar,” katanya.

Selain itu, Munafri kembali mengingatkan pentingnya penggunaan obat secara rasional, khususnya antibiotik, agar tidak menimbulkan dampak kesehatan jangka panjang.

Pemerintah Kota Makassar berharap sinergi bersama BBPOM dapat terus diperkuat melalui pendampingan, pengawasan, dan edukasi berkelanjutan demi mewujudkan masyarakat yang sehat serta produk pangan yang aman dan berkualitas. (*)