MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus menggeliat secara masif. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menggolontorkan anggaran fantastis mencapai Rp3,7 triliun untuk periode 2025–2027. Anggaran ini bersumber langsung dari efisiensi APBD demi mendorong pemerataan pembangunan.

Melalui program Multi Years Project (MYP), Pemprov Sulsel menyasar perbaikan jalan sepanjang 1.000 kilometer dan jaringan irigasi untuk 54.000 hektar sawah. Selain itu, pengerjaan dua rumah sakit regional di Kabupaten Gowa dan Luwu juga masuk dalam skala prioritas. Pemprov menargetkan seluruh proyek mercusuar ini rampung secara bertahap mulai tahun depan.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, membeberkan empat alasan utama pihaknya memilih mekanisme tahun jamak (multiyears) daripada penganggaran tahun tunggal (single year).

1. Menjamin Ketuntasan dan Kualitas Fisik

Andi Sudirman menekankan bahwa durasi satu tahun sangat tidak cukup untuk merampungkan fasilitas penunjang proyek berskala besar. Pengerjaan jalan, misalnya, membutuhkan kesinambungan agar kualitas beton atau aspal tetap merata.

“Kalau kita mengerjakan secara multi years, pembangunannya bisa tuntas. Waktu satu tahun itu tidak cukup untuk membangun. Misalnya rumah sakit, pengerjaan fisik tahun ini pasti masih kekurangan gedung penunjang,” ujar Andi Sudirman.

Ia menambahkan, pembangunan jalan secara parsial setiap tahun justru memicu perbedaan masa pakai konstruksi. Celah di antara celah jalan tersebut berisiko memicu kerusakan baru saat perubahan cuaca pancaroba tiba. Oleh karena itu, skema MYP hadir untuk menjamin kekuatan konstruksi secara utuh.

2. Efisiensi Biaya dan Menghemat Waktu Lelang

Alasan kedua berfokus pada efisiensi anggaran daerah serta kemudahan administrasi. Pemprov Sulsel menilai pelaksanaan tender satu kali untuk paket besar jauh lebih hemat daripada mengulang proses lelang secara berkala.

“Satu kali lelang untuk nilai Rp500 miliar jauh lebih efektif dibanding 10 kali lelang senilai Rp50 miliar. Skema tahunan justru memicu kebocoran anggaran dan potensi penganggaran ganda,” tegasnya.

3. Menggaet Kontraktor Nasional dan Tetap Bawa Kontraktor Lokal

Paket pekerjaan bernilai besar membuka peluang bagi BUMN dan BUMD berskala nasional untuk terlibat. Perusahaan kelas atas ini umumnya terbentur aturan batas minimal nilai tender untuk proyek kecil. Oleh sebab itu, skema ini otomatis meningkatkan standar dan mutu pengerjaan di lapangan.

Kendati demikian, Pemprov Sulsel tetap melindungi pelaku usaha daerah. “Kami mensiasatinya dengan mewajibkan local content sebesar 40 persen. Langkah ini memastikan kontraktor lokal tetap bergabung dan menikmati roda ekonomi,” jelas Andi Sudirman.

4. Menjaga Kesehatan Cash Flow Daerah

Alasan terakhir berkaitan erat dengan tata kelola keuangan daerah yang aman. Penganggaran tahun jamak memberikan fleksibilitas bagi pemprov untuk mengatur skema pembayaran sesuai realisasi pendapatan daerah.

“Kami bisa mengatur arus kas (cash flow) pembayaran secara berkala hingga 2-3 tahun ke depan. Skema ini membuat posisi keuangan pemprov tetap aman dan secara efektif menghindari risiko gagal bayar kepada pihak ketiga,” pungkas Andi Sudirman.