GOWA, BERITA-SULSEL.COM — Pemerintah Kabupaten Gowa terus bergerak cepat untuk mengamankan sektor pertanian dan meningkatkan kepastian hukum investasi. Langkah nyata ini terlihat saat Pemkab Gowa menggelar Forum Penataan Ruang Kabupaten Gowa di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Selasa (9/6).

Melalui forum strategis ini, pemerintah daerah berupaya menyinkronkan kebijakan pembangunan, melindungi lahan pertanian, serta menjamin pemanfaatan ruang yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, memimpin langsung jalannya forum yang membahas sejumlah agenda krusial tersebut. Beberapa agenda utama meliputi pemutakhiran data sebaran Lahan Baku Sawah (LBS) serta penetapan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Selain itu, peserta rapat juga membahas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dan tindak lanjut kerja sama antara Pemkab Gowa, KPK, serta ATR/BPN.

Menjaga Keseimbangan Pembangunan dan Sektor Pertanian

Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang menegaskan bahwa forum ini menjadi pijakan penting untuk memastikan pembangunan daerah tidak merusak tatanan ruang.

“Forum ini menjadi langkah penting untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan daerah berjalan selaras dengan tata ruang yang tertib dan berkelanjutan,” ujar Bupati Talenrang.

Oleh karena itu, pemutakhiran data pertanian akan menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan antara laju pembangunan dan perlindungan lahan produktif di Kabupaten Gowa. Sitti Husniah berharap forum ini melahirkan rekomendasi konkrit yang berbasis data akurat dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Selanjutnya, ia mengingatkan seluruh pihak agar mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Pasalnya, kebijakan hari ini akan langsung menentukan arah ketahanan pangan, iklim investasi, dan kesejahteraan masyarakat Gowa di masa depan.

Integrasi Data Pajak dan Pertanahan: Gowa Jadi Pilot Project

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Aksara Alif Raja, membawa kabar baik mengenai penguatan sinergi antara Pemkab Gowa dan BPN. Ia mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN memilih Kabupaten Gowa sebagai proyek percontohan (pilot project) pemetaan nasional. Program ini bertujuan untuk mempercepat penyediaan data spasial yang akurat demi mendukung pembangunan daerah.

Lebih lanjut, Aksara menjelaskan manfaat besar dari sinkronisasi data Nomor Objek Pajak (NOP) dengan Nomor Identitas Bidang (NIB). Menurutnya, integrasi ini bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) tanpa harus memberatkan warga.

“Dengan data yang terintegrasi, potensi pajak dapat teridentifikasi lebih akurat tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan tarif pajak,” ungkap Aksara.

Pada akhirnya, integrasi data pertanahan dan perpajakan ini akan memberikan manfaat ganda bagi daerah. Selain memperkuat tata kelola aset, program ini juga memberikan kepastian hukum yang lebih kuat atas kepemilikan tanah masyarakat.

Melalui forum koordinasi ini, Pemkab Gowa optimis mampu mewujudkan perencanaan ruang yang terintegrasi dan berbasis data. Iklim investasi pun diharap makin sehat karena mendapatkan kepastian hukum yang jelas.

Turut hadir dalam kegiatan penting ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Andy Azis, beserta jajaran pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Gowa.