MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Seluruh fraksi di DPRD Sulawesi Selatan menyetujui jawaban eksekutif atas pemandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Keputusan ini membuka jalan bagi komisi dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel untuk melanjutkan pembahasan ke tahap berikutnya.

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel yang berlangsung di Gedung Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Senin (14/9/2026).

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan seluruh fraksi. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi siap memberikan penjelasan teknis melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menjawab setiap catatan legislator.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh fraksi yang telah memberi lampu hijau untuk melanjutkan pembahasan di tingkat komisi. Tentunya, beberapa catatan strategis akan kami bahas lebih detail dan teknis bersama OPD terkait,” ujar Fatmawati usai rapat paripurna.

Evaluasi Penanganan BBM dan LPG 3 Kilogram

Salah satu isu krusial yang menyita perhatian dalam rapat tersebut adalah masalah kelangkaan serta antrean panjang BBM dan LPG 3 kilogram di berbagai wilayah Sulsel.

Fatmawati menjelaskan bahwa Pemprov Sulsel bergerak cepat membangun sinergi bersama DPRD, Forkopimda, dan PT Pertamina Patra Niaga. Langkah taktis ini langsung membuahkan hasil di lapangan.

“Per hari ini, kita melihat antrean di sejumlah SPBU sudah mulai terurai dan melandai. Kendati demikian, kami tidak berpuas diri karena kondisi ini masih bersifat sementara. Kami terus melakukan monitoring dan evaluasi ketat agar distribusi energi bersubsidi ini benar-benar tepat sasaran,” tegas mantan Wakil Wali Kota Makassar tersebut.

Pihaknya juga terus berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama Pertamina untuk memastikan tambahan kuota dan kelancaran pasokan energi bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

Bentuk Tim Teknis Selesaikan Lahan Stadion Sudiang

Selain masalah energi, polemik lahan pembangunan Stadion Sudiang juga menjadi sorotan tajam dari Fraksi Gerindra, Golkar, dan PKS. Mereka mendesak pemerintah segera menyelesaikan hak-hak masyarakat agar proyek strategis tersebut tidak terhambat.

Merespons aspirasi tersebut, Pemprov Sulsel sepakat membentuk tim teknis gabungan. Tim ini akan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi, DPRD Sulsel, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Kami menyepakati pembentukan tim teknis bersama ini agar penanganan lahan Stadion Sudiang berjalan transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Langkah ini penting untuk mencegah timbulnya multitafsir atau spekulasi liar di tengah publik,” jelas Fatmawati.

Prioritas Anggaran untuk Layanan Dasar Masyarakat

Dalam kesempatan itu, Pemprov Sulsel menegaskan bahwa Perubahan APBD 2026 berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan program prioritas daerah.

Pemerintah mengarahkan alokasi anggaran pada sektor-sektor mendasar yang menyentuh langsung kehidupan warga, antara lain:

• Perbaikan infrastruktur jalan dan jaringan irigasi pertanian.

• Peningkatan sarana dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

• Rehabilitasi serta penambahan ruang kelas baru di sekolah-sekolah.

• Penguatan sektor pertanian, ketahanan pangan, dan kehutanan.

• Optimalisasi penyaluran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN serta pengisian jabatan kosong secara prosedural.

Dengan persetujuan dari seluruh fraksi, Banggar DPRD Sulsel bersama komisi-komisi akan segera menjadwalkan rapat kerja teknis guna memfinalisasi dokumen Perubahan APBD 2026.