MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memberi teguran keras terkait rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Memasuki semester kedua, Pemerintah Provinsi Sulsel baru mencatatkan serapan anggaran sebesar 41,19 persen.

Kondisi ini menyisakan dana jumbo sebesar Rp6,267 triliun yang belum terserap. Akibatnya, Pemprov Sulsel harus bekerja ekstra keras menyelesaikan sisa dana tersebut dalam waktu kurang dari enam bulan.

Berdasarkan data resmi, total APBD Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp10,657 triliun. Namun, hingga akhir semester pertama, Pemprov baru merealisasikan anggaran sebesar Rp4,389 triliun.

Oleh karena itu, anggota Dewan menyoroti kelambatan ini. Selain belanja daerah yang minim, beberapa sektor penerimaan pendapatan daerah juga belum memenuhi target yang ditetapkan.

Meski menghadapi kritikan tajam, Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel Jufri Rahman menegaskan bahwa kondisi tersebut masih berada dalam alur perencanaan. Ia menjelaskan bahwa sejumlah proyek fisik strategis baru memasuki tahap pengerjaan pada triwulan ketiga dan keempat.

“Pemerintah tetap optimistis target realisasi dapat tercapai karena sebagian besar kegiatan sudah memasuki tahap pelaksanaan dan pembayaran akan dilakukan pada semester kedua,” terang Jufri saat memaparkan prognosis APBD.

Selanjutnya, Jufri menambahkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat serta Dana Bagi Hasil (DBH) juga akan cair pada paruh kedua tahun ini. Hal tersebut diyakini bakal mendongkrak pencapaian penerimaan daerah secara signifikan.

Kendati demikian, Banggar DPRD Sulsel mendesak pemerintah agar tidak sekadar mengejar angka serapan semata. Dewan menekankan pentingnya menjaga kualitas belanja daerah agar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Selain itu, DPRD Sulsel meminta Pemprov segera mempercepat proyek-proyek strategis. Sektor vital seperti pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, jaringan irigasi, dan program pendidikan harus selesai tepat waktu tanpa menumpuk di akhir tahun.

Akhirnya, Banggar DPRD Sulsel berkomitmen menjalankan pengawasan secara ketat. Evaluasi berkala terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan terus berjalan demi memastikan setiap rupiah anggaran APBD benar-benar mengalir untuk kesejahteraan rakyat Sulawesi Selatan.