PINRANG, BERITA-SULSEL.COM — Pemandangan luar biasa terlihat jelas di depan Kantor DPRD Kabupaten Pinrang pada Senin (31/8/2026). Di tengah panasnya aksi penyampaian aspirasi dari Aliansi Masyarakat terkait kelangkaan gas LPG 3 kilogram, Kapolres Pinrang AKBP Edy Sabhara Manggabarani secara mengejutkan memilih turun langsung menemui massa aksi.

Alih-alih memantau situasi dari kejauhan, Kapolres Pinrang justru mendekat dan langsung duduk lesehan bersama warga di atas aspal jalanan yang panas. Selanjutnya, dengan sikap yang sangat terbuka, ia mendengarkan satu per satu keluhan, aspirasi, serta keresahan yang membakar semangat para peserta aksi.

Pendekatan humanis ini membuktikan komitmen Polres Pinrang dalam mengawal kebebasan menyampaikan pendapat di ruang publik. Selain itu, AKBP Edy Sabhara Manggabarani tidak hanya memastikan situasi wilayah tetap aman dan kondusif, tetapi ia juga terus membangun komunikasi dua arah yang harmonis bersama warga.

Melalui kehadiran langsung tersebut, kepolisian menunjukkan bahwa mereka selalu berdiri bersama masyarakat saat warga memperjuangkan hak-haknya. Oleh karena itu, pengamanan aksi demonstrasi kini bukan lagi sekadar menjaga barisan, melainkan menjadi ruang dialog terbuka yang saling menghormati.

Dalam demonstrasi tersebut, Aliansi Masyarakat melontarkan sejumlah tuntutan krusial kepada pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Pinrang. Pertama, massa mendesak aparat gabungan segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh pangkalan LPG 3 kilogram yang terindikasi menjual gas di atas harga ketentuan. Kedua, mereka menuntut audit menyeluruh terhadap rantai distribusi LPG bersubsidi mulai dari tingkat agen hingga pangkalan.

“Aspirasi yang kami bawa hari ini merupakan keresahan murni dari masyarakat. Banyak warga ingin memasak di dapur, tetapi tabung gas justru menghilang dari pasaran,” tegas Jenderal Lapangan Aksi, Bilgates, saat menyampaikan orasinya di depan massa.

Di samping masalah kelangkaan, warga menuntut pemerintah menjamin harga eceran LPG bersubsidi tetap stabil sesuai aturan. Kemudian, massa juga mendorong adanya transparansi data kuota pasokan gas di tiap pangkalan agar distribusi tepat sasaran. Bahkan, warga secara tegas meminta pemerintah mencabut izin usaha pangkalan nakal yang terbukti berulang kali melanggar aturan.

Beruntung, perwakilan DPRD Kabupaten Pinrang seperti P. Barodding, Samsul Bahar, S.H., M.H., dan Muh. Dahlan segera keluar menemui massa. Selaku perwakilan dewan, P. Barodding secara langsung berjanji akan segera menindaklanjuti seluruh tuntutan tersebut.

“Kami dipastikan segera memeriksa seluruh pangkalan LPG di Kabupaten Pinrang. Jika kami menemukan pelanggaran di lapangan, kami tidak ragu memberikan sanksi tegas hingga pencabutan izin resmi,” ujar P. Barodding dengan tegas di hadapan peserta aksi.

Akhirnya, aksi demonstrasi tersebut berakhir dengan sangat damai dan tertib. Langkah inspiratif Kapolres Pinrang yang mau duduk di jalanan menjadi bukti nyata bahwa komunikasi kepala dingin sanggup menjaga ruang demokrasi tetap sejuk dan kondusif di Kabupaten Pinrang.