MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran vital sebagai penggerak utama ekonomi kerakyatan di Indonesia. Bahkan, data mencatat lebih dari 95 persen industri nasional masuk kategori UMKM, menyerap 97 persen tenaga kerja, serta menyumbang 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB).

Meskipun demikian, tantangan besar masih membentang di daerah. Di Sulawesi Selatan, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data tahun 2023 yang menunjukkan keberadaan 123.926 UMKM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 60.261 usaha (48,62 persen) bergerak di sektor pangan. Namun, hingga kini baru 324 pelaku usaha yang berhasil mengantongi izin edar resmi dari BPOM.

Stigma bahwa pengurusan izin BPOM itu rumit, lama, dan mahal—ditambah keterbatasan literasi digital—menjadi hambatan utama pelaku usaha. Oleh karena itu, Balai Besar POM di Makassar menghadirkan solusi konkret berupa inovasi STARLING (Sertifikasi dan Informasi Keliling).

Kepala BBPOM di Makassar, Yosef, menjelaskan bahwa STARLING lahir untuk menjawab keterbatasan SDM dan efisiensi anggaran, sekaligus memangkas birokrasi perizinan.

“Menjawab berbagai tantangan tersebut, BBPOM di Makassar menghadirkan Layanan STARLING sebagai pengembangan inovasi PEDANG PUANG BASOK. Kebaruan STARLING terletak pada integrasi layanan jemput bola, pendampingan hybrid, serta dukungan hilirisasi riset melalui kolaborasi Academia-Business-Government (ABG) dalam satu ekosistem,” kata Yosef.

Yosef menegaskan bahwa izin edar BPOM bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif semata. Lebih dari itu, izin resmi menjadi keunggulan kompetitif yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas jangkauan pasar, hingga mendongkrak omzet usaha.

Melalui strategi jemput bola dan pendampingan hybrid (daring dan luring), STARLING memberikan layanan yang fleksibel. Layanan ini menjangkau berbagai skala, mulai dari UMKM pangan lokal, industri besar, hingga peneliti di perguruan tinggi.

Selain itu, BBPOM Makassar menggaet berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem ini. Pihaknya berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah, Kantor Pelayanan Pajak, BPJPH, Kementerian Hukum, BUMN, perbankan, hingga perguruan tinggi. Kolaborasi lintas sektor ini menyelesaikan masalah perizinan terpadu, mulai dari NIB, NPWP, sertifikasi Halal, pendaftaran Merek, hingga akses permodalan.

Tidak hanya itu, BBPOM Makassar juga memberdayakan mahasiswa terpilih sebagai fasilitator pendamping UMKM. Langkah ini memberikan pengalaman praktis bagi generasi muda untuk mengasah jiwa kewirausahaan dan kompetensi lapangan.

Upaya proaktif ini membuahkan hasil manis. Hingga Juni 2026, STARLING berhasil mendampingi 437 UMKM, meningkat signifikan dari angka 369 UMKM pada akhir 2025. Dampaknya, penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) melonjak pesat hingga 3.084 NIE pada Juni 2026, atau tumbuh sebesar 122,91 persen dibanding capaian tahun 2025 (2.509 NIE).

Berdasarkan survei internal terhadap penerima manfaat:

• 94,9 persen responden menilai kualitas pendampingan STARLING sangat baik.

• 100 persen responden mengakui izin edar BPOM meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas jaringan penjualan.

• 94,9 persen pelaku usaha mencatatkan kenaikan omzet secara nyata.

• 64,1 persen usaha mampu menambah serapan tenaga kerja baru.

“Inovasi STARLING terbukti menggerus stigma negatif bahwa pengurusan izin edar BPOM itu sulit, lama, dan mahal. Sebab pada hakikatnya, pengurusan izin edar BPOM itu Mudah, Terjangkau, dan Terukur,” pungkas Yosef.

Melalui penguatan inovasi ini, BBPOM Makassar optimistis dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen yang dicanangkan Pemerintah.