MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulawesi Selatan memberikan perhatian serius terhadap tingginya belanja pegawai dalam Rancangan Perubahan APBD Sulsel 2026. Pasalnya, porsi anggaran tersebut menyempitkan ruang gerak pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan fasilitas publik.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulsel, Heriwawan, menyampaikan pandangan kritis tersebut dalam rapat paripurna di kantor DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Jumat (11/9/2026). Ia menilai postur Perubahan APBD Sulsel 2026 saat ini menghadapi tekanan berat dari sisi pendapatan maupun pengeluaran.

Selain itu, Heriwawan mengungkap bahwa target pendapatan daerah turun sebesar Rp170,5 miliar atau berkurang 1,59 persen. Penurunan ini terjadi sebagai dampak perubahan kebijakan pembagian hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ke kabupaten/kota.

“Kami memahami adanya penurunan target pendapatan daerah ini akibat tekanan struktural PAD. Karena itu, kami mengapresiasi upaya Pemprov Sulsel yang menyeimbangkan penurunan tersebut melalui komponen penerimaan lain dan pengelolaan SiLPA,” ujar Heriwawan.

Meski begitu, Fraksi Demokrat mendesak Pemprov Sulsel untuk segera mempercepat diversifikasi sumber pendapatan daerah. Pemerintah perlu mengoptimalkan potensi pajak, merealisasikan digitalisasi pembayaran, serta memanfaatkan ruang milik jalan dan aset daerah secara maksimal.

Selanjutnya, mengenai pos pengeluaran, legislator asal Kabupaten Sinjai ini meminta Pemprov melakukan rasionalisasi belanja barang dan jasa secara efisien. Sebaliknya, pemerintah harus mengarahkan belanja modal untuk program infrastruktur yang membawa dampak ekonomi langsung kepada masyarakat.

“Pemerintah harus tetap memprioritaskan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta perbaikan jalan dan irigasi. Jangan sampai efisiensi anggaran mengganggu pemenuhan hak-hak dasar rakyat,” tegasnya.

Sementara itu, Fraksi Demokrat menyetujui penggunaan SiLPA sebesar Rp208,2 miliar untuk menutup defisit anggaran Perubahan APBD Sulsel 2026. Namun, mereka memberi syarat agar Pemprov terus memperkuat pendapatan mandiri supaya ketergantungan pada SiLPA dapat berkurang di tahun-tahun mendatang.

Akhirnya, Fraksi Demokrat menerima dokumen Rancangan Perubahan APBD Sulsel 2026 untuk masuk ke tahap pembahasan lanjutan bersama badan anggaran. Mereka berharap Pemprov Sulsel menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut demi mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel.