MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa penataan parkir menjadi cerminan utama ketertiban suatu kota. Oleh karena itu, ia meminta Perumda Parkir Makassar Raya tidak berhenti berbenah dan terus melakukan inovasi secara konsisten.

Hal tersebut disampaikan sosok yang akrab disapa Appi ini saat meresmikan Kantor Unit Pelayanan Parkir (UPP) Anjungan Pantai Losari, Jumat (11/9/2026). Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H dan Grand Opening sistem pintu penghalang (barrier gate) di kawasan tersebut.

“Saya selalu katakan sejak awal, cerminan kota yang teratur terlihat dari sistem dan tata kelola perparkirannya. Oleh sebab itu, kita harus mengurus persoalan parkir ini dengan sangat serius,” ujar Appi.

Ia mengakui bahwa menata perparkiran di Makassar bukanlah tugas yang mudah. Pasalnya, masalah ini menyangkut aspek sosial yang kompleks sehingga membutuhkan penanganan bertahap.

Meskipun demikian, Appi mengapresiasi keberanian direksi baru Perumda Parkir yang langsung menghadirkan berbagai terobosan. Ia menekankan bahwa perusahaan daerah tidak boleh hanya mengejar keuntungan, melainkan harus mampu menciptakan ketertiban umum.

Selanjutnya, mantan CEO PSM Makassar ini mengingatkan jajarannya agar menegakkan aturan tanpa tebang pilih. Pemerintah harus berani menjalankan regulasi secara tegas, namun tetap mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

Namun, jika pendekatan kekeluargaan tidak lagi efektif, Perumda Parkir harus mengambil tindakan penertiban yang tegas sesuai aturan.

“Ini memang bukan pekerjaan mudah. Namun, melalui berbagai terobosan, kita mulai melihat perubahan yang signifikan di Kota Makassar,” jelasnya.

Selain membenahi sistem operasional, Perumda Parkir kini sedang membuka ruang kolaborasi untuk mengembangkan unit bisnis baru. Salah satu rencana strategisnya adalah membangun gedung parkir bertingkat (building parking).

Menurut Appi, konsep gedung parkir dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan lahan di kawasan padat kendaraan. Pemerintah nantinya bisa menerapkan skema sewa maupun kerja sama dengan pihak ketiga di bawah koordinasi Perumda Parkir.

Di samping itu, Appi mendororong percepatan transformasi dari sistem manual menuju sistem digital berbasis teknologi. Langkah modernisasi ini penting agar masyarakat terbebas dari praktik juru parkir (jukir) liar.

Saat ini, Perumda Parkir telah memiliki sistem khusus untuk membedakan jukir resmi dan jukir liar. Kehadiran teknologi ini memberikan kepastian hukum sekaligus rasa aman bagi para pengguna jalan.

Akhirnya, Ketua IKA FH Unhas tersebut menekankan bahwa keberhasilan tata kelola parkir sangat bergantung pada dukungan masyarakat. Ia berharap transformasi ini mampu menghadirkan pelayanan publik yang transparan, modern, dan nyaman.

“Jika parkirnya semrawut, hal itu akan mencoreng citra tata kelola pemerintahan. Sebaliknya, parkir yang tertib membuktikan bahwa sistem pemerintahan berjalan dengan baik,” pungkasnya. (*)