MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar membahas pendapat akhir fraksi atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 dengan fokus pada dua isu utama: penyesuaian target pendapatan daerah dan percepatan janji pembangunan di Kepulauan Sangkarrang.

Fraksi Partai NasDem, melalui juru bicara Syaiful, menyatakan bahwa perubahan APBD ini adalah langkah krusial untuk menjaga pengelolaan keuangan daerah tetap akuntabel dan realistis.

“Perubahan APBD ini adalah instrumen penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan… Ini bukan sekadar penyesuaian angka, tapi bagian dari manajemen fiskal yang harus efektif dan jujur pada realitas lapangan,” tegas Syaiful dalam rapat paripurna virtual tersebut, Kamis (04/09).

Fraksi NasDem mencermati adanya penurunan target pendapatan daerah sebesar Rp485 miliar atau 9,02%, dari target awal Rp5,384 triliun menjadi Rp4,898 triliun.

• Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkurang paling tajam, yaitu Rp306,76 miliar (12,35%). Penurunan ini dipicu oleh penyesuaian data pada pajak kendaraan serta dampak subsidi listrik pemerintah pusat yang menekan penerimaan pajak konsumsi tenaga listrik.
• Pendapatan Transfer juga terpangkas Rp179,13 miliar akibat dinamika alokasi dana dari pemerintah provinsi.

Alih-alih mempertahankan target ambisius, Fraksi NasDem menilai penyesuaian target pendapatan oleh Pemkot Makassar sebagai wujud prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab fiskal.

Meskipun demikian, NasDem mendorong pemerintah untuk tetap agresif dalam intensifikasi pajak, digitalisasi sistem, dan optimalisasi aset daerah guna mengimbangi penurunan tersebut.

Mendesak Realisasi Janji Pembangunan Kepulauan

Selain isu fiskal, Fraksi NasDem juga menyoroti janji politik Wali Kota Makassar di awal masa jabatan, khususnya komitmen 100 hari kerja terkait pembangunan di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Saiful Tola menyampaikan pesan warga Sangkarrang agar janji strategis seperti pembangunan pelabuhan antar-pulau, pengadaan dua kapal penyeberangan, serta pembangunan asrama dan beasiswa bagi siswa kepulauan segera direalisasikan.

“Bagi Fraksi NasDem, konektivitas antar-pulau adalah urat nadi bagi ekonomi dan kesejahteraan warga Sangkarrang. Fasilitas transportasi akan membuka peluang usaha dan perdagangan, sementara dukungan pendidikan akan menjadi investasi jangka panjang,” ujarnya.

Dengan target pendapatan yang menurun, Fraksi NasDem menekankan pentingnya agar setiap rupiah dalam APBD-P diarahkan pada program yang menyentuh kebutuhan publik, termasuk untuk membangun konektivitas dan memperluas akses layanan dasar di wilayah kepulauan.

“Perubahan APBD bukan akhir, melainkan momentum untuk memperbaiki arah pembangunan kota. Kami berharap Pemkot Makassar konsisten dalam menjaga akuntabilitas, sambil memenuhi janji-janji strategisnya kepada masyarakat,” tutup Syaiful.