JAKARTA, BERITA-SULSEL.COM — Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI terus memperluas jangkauan diplomasi kesehatan di tingkat global. Kepala BPOM RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menerima kunjungan Duta Besar Republik Indonesia untuk Pakistan, Letjen TNI (Purn.) Chandra W. Sukotjo, M.Sc., di Kantor BPOM RI, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Pertemuan strategis ini membahas langkah nyata penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Pakistan. Kedua belah pihak fokus pada peningkatan kapasitas regulasi serta penguatan ketahanan sektor obat dan makanan.

Dalam pertemuan tersebut, Chandra W. Sukotjo hadir bersama Counsellor Politik sekaligus Kepala Kanselerai KBRI Islamabad, Ferry Junigwan Murdiansyah. Sementara itu, Taruna Ikrar mendampingi jajaran pejabat utama BPOM, termasuk Direktur Standardisasi Pangan Olahan Dra. Dwiana Andayani, Plh. Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Eka Rosmalasari, serta Staf Khusus Kepala BPOM dr. Wachyudi Muchsin.

Chandra memberikan apresiasi tinggi atas komitmen Kepala BPOM. Pasalnya, Taruna Ikrar tetap meluangkan waktu berdiskusi secara langsung di tengah penyesuaian kebijakan work from home (WFH) di lingkungan BPOM. Sikap ini membuktikan keseriusan BPOM dalam membangun kemitraan strategis dengan negara sahabat.

BPOM Siap Dampingi Otoritas Regulasi Pakistan

Pada kesempatan tersebut, Taruna menegaskan komitmen BPOM untuk membagikan pengalaman regulatori kepada Drug Regulatory Authority of Pakistan (DRAP). BPOM siap memberikan bantuan teknis (technical assistance) dan peningkatan kapasitas (capacity building) secara berkelanjutan.

Langkah ini bertujuan mendampingi DRAP dalam memperkuat sistem regulasi menuju WHO Global Benchmarking Tool (GBT) Maturity Level 3 dan WHO-Listed Authority (WLA).

“BPOM siap berbagi pengetahuan dan pengalaman regulatori kepada DRAP. Kami fokus mendorong penguatan sistem regulatori menuju standar internasional WHO. Kerja sama ini sekaligus memperkuat ketahanan obat dan makanan kedua negara,” ujar Taruna.

Selain itu, kolaborasi ini mencakup bidang-bidang prioritas seperti Marketing Authorization (MA), Good Manufacturing Practice (GMP), hingga pengujian laboratorium. Pertukaran tenaga ahli juga menjadi salah satu agenda utama untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di kedua negara.

Dorong Pendekatan Inovatif ABG

Tidak hanya sekadar kerja sama antar-otoritas, Taruna juga memaparkan konsep ABG (Academia, Business, and Government) sebagai fondasi ekosistem yang lebih luas. Menurutnya, pemerintah dan regulator tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun ketahanan obat dan makanan.

Melalui skema ABG, perguruan tinggi (Academia) berperan dalam riset, inovasi, dan pengembangan teknologi. Selanjutnya, dunia usaha (Business) bergerak sebagai motor produksi, investasi, dan perdagangan. Sementara itu, pemerintah (Government) hadir menyusun kebijakan, standardisasi, serta menjaga keamanan produk.

“Pendekatan ABG ini membuka peluang konkret bagi industri farmasi, bahan baku obat, obat bahan alam, hingga pangan olahan di Indonesia dan Pakistan. Sistem regulasi yang kuat akan meningkatkan kepercayaan pasar dan memperluas akses perdagangan kedua negara,” tambah Taruna.

Oleh karena itu, pertemuan ini menjadi awal dari diplomasi regulatori Indonesia yang lebih agresif di panggung internasional. Ke depan, BPOM, KBRI Islamabad, dan DRAP akan segera menindaklanjuti hasil pertemuan ini melalui aksi nyata demi memberikan manfaat kesehatan dan ekonomi bagi masyarakat luas.