Pilkades Serentak di Bone Patut Ditiru

BONE, BERITA-SULSEL.COM – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dilaksanakan di Kabupaten Bone, Sabtu, (14/11/2015) patut diacungi jempol serta mendapat apresiasi. Tak hanya itu, Pilkades ini juga bisa ditiru setiap kabupaten yang melaksanakan Pilkada 9 Desember mendatang.

Hal ini disampaikan pemerhati pemerintahan desa, Hasbi Panyamengi, Senin (16/11/2015). Kata Hasbi, Kabupaten Bone patut menjadi percontohan pesta demokrasi pada pelaksanaan Pilkades maupun serentak.

“Memang sangat wajar kalau Kabupaten Bone menjadi percontohan pesta demokrasi. Itu terlihat dari pelaksanaan Pilkades serentak yang baru saja dihelat, tidak ada riak pun walau secuil. Fakta integritas betul-betul dilaksanakan bukan hanya simbol semata. Ini patut diapresiasi,”ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Desa (Pemdes) Kabupaten Bone, Andi Haidar mengungkapkan terima kasih kepada semua pihak dan masyarakat Bone yang turut berpartisipasi menyukseskan Pilkades serentak tersebut.

“Itu semua berkat kerjasama yang baik, keberhasilan ini merupakan keberhasilan kita semua, termasuk media atau wartawan. Mewakili Pemkab Bone, saya mengucapkan terima kasih semuanya tanpa terkecuali,”ungkapnya.

Berdasarkan informasi dihimpun hasil sementara pilkades serentak di Kabupaten Bone hampir dikuasai oleh semua incumbent.

Dari 177 desa yang melaksanakan pilkades serentak, hanya sebagian kecil incumbent yang tumbang saat perhitungan selesai atau rampung semua dilaksanakan.

Dari pantauan, jumlah incumbent yang tumbang tidak mencapai sepuluh desa. Hal itu hanya terjadi di Desa Siame, Kecamatan Palakka, Desa Lanca, Kecamatan Tellusiattinge, Desa Kanco, Kecamatan Cina

“Sudah diprediksi sebelumnya kalau incumbent susah ditumbangkan, karena masyarakat sudah pintar menilai calon pemimpinnya dengan melihat pembangunan di desanya,” ujar Hasbi Panyamengi,

Maka, itu untuk mewujudkan pemilihan kepala desa (Pilkades) di Bone menjadi percontohan, berbagai upaya dilakukan Pemkab Bone termasuk menjadikan semua kepala SKPD pemantau untuk memonitoring jalannya pilkades serentak, Sabtu (14/11/2015) lalu di 177 desa.

Meski kepala SKPD menjadi pemantau pada pesta demokrasi tersebut, para pemantau ditegaskan untuk tidak mencampuri proses pilkades serentak. Apalagi, sampai ada perbuatan atau tindakan yang dapat menghambat proses pilkades serentak itu.

“Saya meminta dengan tegas agar para pemantau jangan sampai ada yang berupaya menghambat jalannya pilkades. Walau anda Kepala SKPD tetapi posisi anda hanya sebagai pemantau. Apabila ada hal-hal yang didapat di lokasi pilkades yang tidak sesuai mohon dicatat dan dilaporkan pada Asisten I dan tim pengawas yang telah dibentuk panitia kabupaten,” tegas Bupati Bone H Andi Fahsar M Padjalangi saat memberikan pengarahan pada para pemantau pilkades di gedung PKK Kabupaten Bone, Jumat (13/11/2015) lalu.

Sebelumnya Pemkab Bone telah membentuk tim khusus pengawas pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Bone yang dilaksanakan, Jumat (14/11/2015) di 177 desa pada 23 kecamatan.

Tim khusus pengawas pilkades serentak tersebut yakni tiga pimpinan kecamatan (tripika) terdiri dari camat, kapolsek, dan danramil serta seksi pemeintahan di kecamatan.

Kepala Bagian (Kabag) Pemdes Bone, Andi Haidar, pembentukan tim khusus pengawas pemilihan kepala desa yang terdiri dari tiga pimpinan kecamatan (Tripika) serta seksi pemerintahan di kecamatan adalah untuk mengawasi jalannya proses pilkades serentak di Kabupaten Bone, karena pilkades tidak diawasi oleh Panitia Pengawas (Panwas). Beda dengan pemilihan umum yang diawasi oleh Panwas.

“Tim khusus yang terdiri dari Camat, Kapolsek, Danramil, dan seksi Pemerintahan kecamatan yang mengawasi jalannya pilkades. Kalau ada ditemukan kecurangan maka diharap dilaporkan pada tim khusus, nanti tim khusus yang melakukan proses, apakah melanggar atau tidak,” ujar Andi Haidar.

Andi Haidar menambahkan, pelapor harus menyertakan bukti-bukti yang memadai. Jika memang terbukti ada kecurangan dan pelanggaran, maka sanksi bagi calon kades yang bersangkutan akan dicabut pencalonannya dan tidak diikutkan pada pemilihan.

“Memang kita akui banyak pengaduan saat kampanye tetapi sulit dibuktikan karena tidak adanya bukti akurat dan tidak ada pelapor yang melaporkan secara resmi. Jadi kalau mau melapor maka dilaporkan pada tim khusus yang telah dibentuk di kecamatan masing-masing,” ujar Andi Haidar. (yus/amp)