MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRD) Kota Makassar, Al Hidayat Syamsu mendesak pemerintah kota untuk mengevaluasi data dan jumlah pengawai honor.

Hal ini menindaklanjuti temuan inspektorat terkait adanya pegawai honorer fiktif di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah di Kota Makassar.

Kata Hidayat, Pemkot Makassar harus mengevaluasi ulang data pegawai honorer agar tak lagi yang aktif.

“Tak hanya di OPD. Informasi yang kami terima, pegawai honorer fiktif juga banyak di kantor kelurahan. Mereka sudah lama tak aktif, sedangkan namanya masih tercatat sebagai honorer aktif,” ujarnya, Jumat (24/1/2020).

Dari data Badan Kepegawaian Daerah (BKD), tercapat 8.862 tenaga honorer. Setelah diaudit, inspektorat menyebutkan 8.476 tenaga honorer. Ada selisih 386 yang diduga fiktif.

“Saya tak tahu dia mengundurkan diri atau apa. Kami dari DPRD Makassar mendorong kepada pemerintah kota untuk melakukan evaluasi dan mengecek ulang hororer yang betul-betul aktif. Jika memang tak aktif, ya sudah dicoret saja namanya,” tambahnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Pemerintah dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Basri Rakhman mengatakan, pihaknya secara rutin mengupdate data pegawai honorer.

“Kukan fiktif atau siluman, tapi selisih dari jumlah tenaga kontrak yang terdata di BKPSDM 8.862 orang. Bukan selisih lebih,” ujarnya (*)