MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menata pedagang kaki lima (PKL) dan mengembalikan fungsi trotoar serta drainase mendapat dukungan dari kalangan legislatif.

Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi NasDem, Ari Ashari Ilham, mengapresiasi langkah tegas namun humanis yang dilakukan Wali Kota Munafri Arifuddin dalam penataan kota.

Menurut Ari, kebijakan tersebut dinilai berhasil mengembalikan hak masyarakat, khususnya pejalan kaki, yang selama ini kerap terganggu akibat trotoar dimanfaatkan untuk aktivitas lain.

“Puluhan tahun pergantian kepemimpinan, baru kali ini saya melihat progres penataan yang nyata dan terukur. Kota Makassar kini lebih tertib dan jelas arah pembangunannya,” ujarnya, Senin (16/2/2026).

Tegas Tapi Humanis

Ari menyebut penertiban PKL bukan perkara mudah, terutama karena banyak lapak telah berdiri selama puluhan tahun. Namun, pendekatan komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan Pemkot dinilai menjadi kunci sehingga proses di lapangan berjalan kondusif tanpa gesekan berarti.

Ia menilai pola persuasif yang diterapkan pemerintah menunjukkan bahwa penataan dilakukan bukan semata penegakan aturan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan.

“Alhamdulillah hampir tidak ada konflik. Artinya pendekatan yang dilakukan sudah tepat. Pemerintah hadir untuk menata sekaligus mencarikan solusi,” katanya.

Minta Relokasi Disiapkan

Meski mendukung penuh penertiban, Ari meminta agar solusi konkret bagi para PKL tetap menjadi perhatian utama. Relokasi atau penataan ulang lokasi berdagang harus dipastikan agar pedagang tetap bisa menjalankan usaha tanpa melanggar aturan.

Menurutnya, pedagang memiliki hak untuk mencari nafkah, namun pejalan kaki juga memiliki hak atas keselamatan dan kenyamanan. Pemerintah, kata dia, harus menghadirkan keseimbangan di ruang publik.

Selain berdampak pada estetika kota, penataan PKL yang berdiri di atas drainase juga dinilai berkontribusi terhadap pencegahan banjir serta kelancaran arus pejalan kaki.

Ari berharap penataan ke depan tidak hanya menyasar trotoar dan drainase, tetapi juga kawasan pasar yang berada di tengah kota agar tampil lebih rapi dan representatif.

Dengan dukungan legislatif dan komitmen eksekutif, ia optimistis transformasi wajah Makassar menuju kota metropolitan yang tertib, bersih, dan modern dapat berjalan berkelanjutan tanpa menimbulkan konflik sosial.