MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar terus memperkuat komitmennya dalam menjaga kualitas program Keluarga Berencana (KB). Demi menjamin keberhasilan program tersebut, BBPOM di Makassar bersinergi erat dengan Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan untuk memastikan masyarakat menerima akses obat dan alat kontrasepsi yang aman, efektif, serta bermutu tinggi.

Komitmen bersama ini mengemuka dalam rapat koordinasi di Kantor Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulsel pada Senin (24/8/2026). Pertemuan strategis ini menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Kementerian/Lembaga mengenai Pengendalian Mutu Pelayanan KB, yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kemendukbangga, serta BPOM.

Kepala Kantor BKKBN Sulsel, Fatmawati, memimpin langsung jalannya rapat. Selain BBPOM di Makassar, jajaran Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi Sulsel turut hadir memperkuat koordinasi.

Forum Koordinasi Berjenjang hingga Daerah

Fatmawati menegaskan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi sekaligus membangun komitmen antarinstansi tingkat provinsi dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian mutu pelayanan KB.

“Oleh karena itu, kami perlu membentuk Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan KB yang terintegrasi dan berjenjang dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota untuk menjamin standar mutu dari hulu ke hilir secara berkesinambungan,” ujar Fatmawati.

Ia menambahkan, forum tersebut akan menjadi wadah krusial untuk menyelaraskan pengawasan obat, alat kontrasepsi, kapasitas tenaga kesehatan, hingga standardisasi fasilitas pelayanan. Untuk memperkuat legalitas forum ini, Pemprov dan Pemda perlu segera menerbitkan Keputusan Gubernur serta Bupati/Walikota.

“Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan KB yang aman, merata, dan memenuhi standar mutu. Tentu kami sangat membutuhkan dukungan penuh dari seluruh mitra stakeholder,” tegasnya.

Pengawasan Ketat dan Pelatihan Petugas Gudang

Dalam pembagian peran SKB 4 K/L tersebut, BPOM memegang peran vital di bidang Penyediaan dan Pengendalian Mutu/Kualitas Alat dan Obat Kontrasepsi.

Kepala BBPOM di Makassar, Yosef Dwi Irwan, menegaskan kesiapan pihaknya untuk mengawal mutu, keamanan, dan khasiat seluruh produk kontrasepsi di Sulawesi Selatan.

“Kami siap memberikan dukungan penuh untuk mengawal mutu dan keamanan obat kontrasepsi, termasuk mencegah kebocoran atau diversi obat ke jalur ilegal,” jelas Yosef.

Selain membina gudang obat BKKBN di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, BBPOM Makassar juga rutin melakukan uji petik (sampling) dan uji laboratorium.

“Tata kelola obat yang tidak sesuai ketentuan bisa merusak kualitas kontrasepsi dan mengancam keberhasilan program KB. Oleh sebab itu, kami juga akan menggelar pelatihan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) bagi petugas pengelola gudang BKKBN, baik secara luring maupun daring,” tambahnya.

Tak kalah penting, Yosef mengingatkan jajaran fasilitas kesehatan untuk aktif melaporkan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) maupun Efek Samping Obat (ESO) melalui aplikasi e-MESO. Pemantauan farmakovigilans secara berkelanjutan ini menjadi kunci utama pertahanan keselamatan pasien.

Melalui sinergi lintas sektor yang makin solid, BBPOM Makassar dan BKKBN Sulsel optimistis dapat mewujudkan pelayanan KB yang aman, merata, dan terpercaya demi mencetak generasi sehat dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.