Perangkat Desa di Lutim Gunakan Program BPJS Ketenagakerjaan

MALILI, BERITA-SULSEL.COM – Dalam rangka memberikan perlindungan kepada aparat desa, maka BPJS Ketenagakerjaan Malili menyelenggarakan sosialisasi tentang manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada 124 aparat desa dan 124 badan permusyawaratan desa (BPD) di Aula Sasana Praja Kantor Bupati Luwu Timur, Rabu (13/07/2016).

Acara sosialisasi ini juga dirangkaikan dengan halal bi halal yang dihadiri oleh Bupati Luwu Timur H. Muh. Thorig Husler didampingi oleh Wakil Bupati Irwan Bachri Syam dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemrintahan Desa, Andi Tabacina Akhmad.

Adapun program yang akan di ikuti oleh aparat pemerintahan desa adalah program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan program jaminan Kematian (JKM).

Dalam kesempatan ini bapak Albertus Wahyudi selaku kepala BPJS Ketenagakerjaan Malili menyampaikan betapa pentingnya program ini bagi aparat desa di karenakan aparat desa sebagai ujung tombak pemerintahan yang 24 jam berhubungan langsung dengan masyarakat tentunya memiliki resiko dalam melaksanakan pekerjaan. Dengan iuran hanya minimal Rp. 10.800 peserta bisa mendapatakan manfaat biaya pengobatan tanpa batas sesuai indikasi medis di Klas I Rumah Sakit Pemerintah dan Rp. 115.800.000,- jika meninggal dunia bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja. “Sedangkan jika peserta meninggal dunia di luar kecelakaan kerja, ahli waris akan mendapatkan manfaat sebesar Rp. 24.000.000 ” tambahnya.

Kepala Desa dan Kepala Badan Pemusyawaratan Desa diminta agar menjadi duta BPJS Ketenakarejaan bagi masyarakat pekerja di wilayahnya. Program BPJS Ketenagakerjaan dapat dijadikan sebagai salah satu program desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekerja (petani, nelayan, tukang ojek, pedagang pasar dan lain-lain) di desa masing-masing, Dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan KCP Luwu Timur Malili siap membantu Kades dan BPD, ungkap Albertus Wahyudi.

Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler mengatakan agar program ini dapat segera terlaksana sehingga aparat desa sebagai perwakilan pemerintah di desa dapat menjalankan tugasnya secara maksimal dengan adanya jaminan perlindungan dari bpjs ketenagakerjaan.

“saya harapkan agar program ini cepat direspon. Sebab banyak manfaat dari program jaminan ini bagi perangkat desa” katanya.

Senada dengan Bupati, Kepala BPMPD Andi Tabacina Akhmad juga sangat mendukung program ini. Pasalnya, kata Tabacina, jumlah iuran yang dibebankan cukup murah dan bisa mendapatkan manfaat yang cukup besar. Makanya ia sangat antusias agar program ini dapat segera terlaksana dengan cepat, sehingga seluruh tenaga kerja yang ada di pemerintahan desa yang jumlahnya kurang lebih 1.364 bisa mendapatakan perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan (hms/elu).