MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Pemerintah Kota Makassar memperkuat komitmen pembangunan inklusif dengan menggandeng Universitas Hasanuddin (Unhas) untuk membenahi tata kelola wilayah kepulauan. Kolaborasi ini bertujuan memastikan warga pulau tidak lagi tertinggal dalam aspek infrastruktur, layanan dasar, hingga ekonomi.
Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unhas bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Kantor Balai Kota, Senin (19/1/2026). Dalam pertemuan itu, Unhas menyerahkan policy brief bertajuk “Pulau Tak Boleh Tertinggal: Penguatan Komitmen Tata Kelola Pulau yang Adaptif”.
Hapus Kebijakan ‘Satu Ukuran untuk Semua’
Akademisi FISIP Unhas, Andi Ahmad Yani, menyoroti bahwa selama ini kebijakan pembangunan seringkali menggunakan pendekatan one size fits all (seragam), padahal setiap pulau di Kecamatan Sangkarang memiliki karakteristik yang unik.
“Kami menawarkan model tata kelola Island Policy Proofing. Ini adalah mekanisme untuk memastikan setiap kebijakan publik benar-benar relevan dengan konteks pulau yang menjadi sasaran, sehingga lebih efektif dan berdampak (impactful),” jelas Andi Ahmad Yani.
Selain tata kelola, isu sampah menjadi perhatian serius. Unhas mendorong solusi inovatif seperti pengolahan sampah menjadi energi (solar) yang telah diriset oleh BRIN. Langkah ini dinilai mampu mengatasi polusi mikroplastik sekaligus memberikan subsidi energi bagi nelayan.
Terobosan 2026: Sekolah Rakyat dan Konektivitas
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik rekomendasi tersebut. Ia menegaskan bahwa pada tahun 2026, Pemkot Makassar telah menyiapkan sejumlah program strategis untuk mewujudkan keadilan spasial antara daratan dan kepulauan.
“Target kami tahun ini adalah pengadaan armada kapal transportasi, pengembangan dermaga yang representatif, hingga pembangunan Sekolah Rakyat,” ujar Munafri.
Terkait pendidikan, pria yang akrab disapa Appi ini merancang konsep boarding school di wilayah pulau. Tujuannya agar siswa tidak perlu bertaruh nyawa melawan ombak setiap hari demi bersekolah di daratan.
“Kami juga menyiapkan rumah singgah atau asrama bagi anak pulau yang ingin lanjut ke jenjang SMA. Ini krusial agar pendidikan mereka tidak terputus karena kendala geografis,” tambahnya.
Mengenai isu lingkungan, Pemkot Makassar berencana mengoptimalkan penggunaan insinerator dengan standar ramah lingkungan guna menekan volume sampah di kawasan pesisir.
Comment