JAKARTA, BERITA-SULSEL.COM — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Prof. dr. Taruna Ikrar, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan penuh sebelum ancaman kesehatan global kembali melanda. Ia menyebut Indonesia tidak boleh lagi memulai segala persiapan dari nol saat menghadapi epidemi atau pandemi masa depan.

Pernyataan tegas tersebut muncul saat Taruna membuka agenda Table Top Exercise (TTX) “100 Days Mission in Indonesia Project” di Hotel JW Marriott, Jakarta, Rabu (3/9/2026).

“Kesiapsiagaan harus dimulai sebelum hari pertama. Kita tidak boleh baru membangun sistem ketika krisis sudah datang,” tegas Taruna di hadapan para pemangku kepentingan sektor kesehatan.

Oleh karena itu, ia mendorong seluruh pihak membangun sistem mitigasi jauh sebelum krisis terjadi. Langkah nyata ini mencakup penguatan surveilans, identifikasi cepat patogen, riset dan pengembangan vaksin, uji klinis, manufaktur, hingga proses otorisasi regulatori.

Pelajaran Berharga dari COVID-19

Pengalaman penanganan COVID-19 memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi dunia medis. Dalam situasi darurat, setiap hari bahkan jam terasa sangat krusial untuk menyelamatkan nyawa manusia.

Sebab itu, pencapaian target 100 Days Mission membutuhkan ekosistem yang solid dan responsif. Sinergi ini harus langsung bergerak cepat sejak ilmuwan menemukan patogen hingga industri mendistribusikan vaksin ke masyarakat.

Untuk memperkuat ekosistem tersebut, BPOM terus menggalang kolaborasi lintas sektor yang melibatkan akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah (Academia–Business–Government). Melalui pendekatan ini, jalur regulasi, mekanisme kerja, serta jejaring sumber daya dapat siaga sepenuhnya sebelum keadaan darurat menetapkan status krisis.

Percepatan Akses Tanpa Mengorbankan Keamanan

Saat ini, BPOM telah menyiapkan berbagai prosedur jalur cepat (fast-track) untuk merespons kondisi darurat. Skema ini meliputi Emergency Use Authorization (EUA), accelerated and priority review, rolling submission, pengawasan Good Manufacturing Practices (GMP), hingga pengujian lot release.

Meski begitu, Taruna menggarisbawahi bahwa efisiensi waktu tidak boleh mengorbankan kualitas produk kesehatan.

“Percepatan tidak boleh berarti kompromi. Kita dapat mempercepat proses regulasi, tetapi mutu, keamanan, dan khasiat tetap menjadi fondasi utama setiap keputusan,” ujarnya kembali menegaskan.

Dorong BPOM Jadi Pusat Keunggulan AI

Di sisi lain, status BPOM sebagai WHO Listed Authority (WLA) menjadi modal modal kuat bagi Indonesia di tingkat global. Pengalaman luas dalam evaluasi vaksin dan otorisasi kedaruratan memperkokoh posisi Indonesia saat menjalin kerja sama regulatori di kawasan ASEAN maupun Asia-Pasifik.

Selain itu, BPOM juga menangkap peluang besar untuk berkembang menjadi Center of Excellence for Artificial Intelligence (AI) in Drug and Vaccine Regulation. Inovasi berbasis data dan sains modern ini akan mempercepat transformasi regulasi obat serta vaksin secara nasional.

Sebagai penutup, Taruna merangkum tiga pesan kunci untuk menghadapi ancaman kesehatan masa depan:

1. Kesiapsiagaan wajib dimulai sebelum hari pertama.

2. Percepatan proses regulasi tidak boleh kompromi dengan standar keamanan.

3. Seluruh sistem mitigasi harus teruji sebelum krisis benar-benar terjadi.

Melalui sinergi erat antara BPOM, Kementerian Kesehatan, CEPI, WHO, dan industri farmasi, Indonesia optimistis mampu mewujudkan 100 Days Mission sebagai benteng pertahanan kesehatan yang tangguh.