MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar menuai kritik tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait dinilai lemahnya peran institusi tersebut dalam merespons dan mencegah peningkatan konflik sosial dan aksi kekerasan di kota.

Anggota Komisi A DPRD Makassar, Andi Hadi Baso, menyatakan bahwa maraknya insiden seperti tawuran antarkelompok, aksi “busur-membusur,” hingga kasus pembakaran dua kantor DPRD pada 29 Agustus lalu, menjadi bukti bahwa fungsi pembinaan wawasan kebangsaan dan penguatan persatuan di masyarakat belum berjalan maksimal.

“Sekarang ini, di Makassar sering terjadi keributan, busur-membusur, dan aksi kekerasan lainnya. Ini menjadi alarm bagi kita semua,” ungkap Andi Hadi Baso pada Rabu (22/10).

Pembinaan Ideologi Belum Menyeluruh

Menurut Andi Hadi, Kesbangpol seharusnya menjadi ujung tombak dalam memperkuat wawasan kebangsaan sesuai program strategis yang menekankan sosialisasi nilai-nilai Empat Pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika).

“Kesbangpol harus mampu hadir di tengah masyarakat, menyentuh elemen-elemen agama, organisasi, dan ormas. Sosialisasi ini penting untuk membentengi masyarakat Makassar dari potensi konflik,” tegasnya.

Data menunjukkan, aksi kekerasan di Makassar telah memakan korban. Sebelumnya, per September, tiga warga menjadi korban pembusuran dalam perang kelompok di wilayah Tallo, yakni Fadli (26), Nova Aisyah Mutmainnah (17), dan Arsad (39), meskipun belum ada laporan resmi yang masuk ke pihak Polsek Tallo.

Mirisnya, insiden perang kelompok tersebut dilaporkan kembali pecah pada Senin (22/09) malam, bertepatan saat proses rapat keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tengah diselenggarakan oleh Tripika Kecamatan (Polsek Tallo, Koramil, dan Camat Tallo).

Anggaran Jadi Kendala Utama

Meski mengkritik kinerja, Andi Hadi Baso mengakui bahwa kelemahan Kesbangpol bukan semata disebabkan oleh kurangnya semangat, melainkan keterbatasan dukungan anggaran. Ia menyebut, sejumlah program strategis Kesbangpol tidak dapat dijalankan optimal lantaran alokasi dana yang belum memadai.

“Mereka sebenarnya mau berbuat, tetapi anggaran tidak sampai. Ini menjadi cambukan bagi kami di DPRD, khususnya di Badan Anggaran, untuk membahas kembali porsi anggaran Kesbangpol pada pembahasan RAPBD mendatang,” tambahnya.

Andi Hadi berharap Pemkot dan DPRD dapat bersinergi untuk memperkuat dukungan, sehingga Kesbangpol dapat kembali berperan aktif sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial dan politik daerah.

“Makassar membutuhkan Kesbangpol yang kuat, bukan sekadar simbol birokrasi,” tutupnya.