MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP), Muhammad Salim Basmin, meluruskan persepsi publik terkait wacana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Demonstrasi.

Dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026), Salim menegaskan bahwa substansi gagasan tersebut bukan untuk membungkam suara kritis masyarakat, melainkan membangun mekanisme komunikasi yang lebih terstruktur antara pemerintah dan massa aksi.

“Poin utamanya adalah bagaimana membuka ruang dialog. Pemerintah ingin aspirasi publik tersampaikan secara efektif, namun di sisi lain kepentingan umum dan kelancaran layanan publik tetap terjaga,” ujar Salim.

Utamakan Pendekatan Persuasif

Menurutnya, gagasan yang disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan itu berangkat dari kebutuhan menciptakan pola komunikasi yang lebih persuasif dalam menyikapi dinamika penyampaian pendapat di muka umum.

Ia menekankan bahwa pemerintah tetap menjunjung tinggi hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Namun, pada saat yang sama, ketertiban umum dan pelayanan publik juga perlu diperhatikan.

“Ruang dialog harus menjadi prioritas agar setiap aspirasi dapat ditindaklanjuti secara konstruktif,” tambahnya.

Masih Tahap Kajian Konseptual

Salim juga memastikan bahwa hingga saat ini wacana pembentukan satgas tersebut masih dalam tahap kajian konseptual. Belum ada langkah teknis maupun pembentukan struktur resmi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kajian tersebut, lanjutnya, dilakukan sebagai respons atas meningkatnya dinamika penyampaian pendapat di wilayah Sulawesi Selatan dalam beberapa waktu terakhir.

Dengan klarifikasi ini, Pemprov Sulsel berharap tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Pemerintah daerah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap aktif berpartisipasi dalam pembangunan melalui kanal komunikasi yang tersedia secara santun dan konstruktif.