MAKASSAR, BERITA-SULSEL.COM — Perumda Parkir Makassar Raya kini menjelma menjadi kiblat baru dalam pengelolaan parkir modern di Indonesia. Pengakuan ini terbukti saat Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung memboyong Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Lampung untuk melakukan studi tiru ke Kota Makassar, Senin (13/4/2026).

Direktur Umum Perumda Parkir Makassar Raya, Saharuddin Said, menyambut langsung rombongan tersebut di kawasan pilot project Pasar Baru, Jalan WR Supratman. Dalam penyambutan itu, ia mendampingi Tenaga Ahli Christopher Aviary, Kabag Humas Asrul B, dan Kabag Pengelolaan Arfa.

Dalami Sistem Parkir Non-Tunai Berbasis QRIS

Selama kunjungan tersebut, pihak BI Lampung mendalami mekanisme penerapan pembayaran parkir non-tunai berbasis QRIS yang telah berjalan sukses di kawasan Pasar Baru. Saharuddin Said kemudian menjelaskan bahwa transisi dari sistem manual ke ekosistem digital membutuhkan proses panjang dan komitmen yang kuat.

”Inovasi ini merupakan langkah konkret untuk menjalankan instruksi Wali Kota Makassar agar seluruh transaksi di kota ini beralih ke ekosistem digital. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan pihak perbankan guna menghadirkan kemudahan pembayaran bagi masyarakat,” ujar Saharuddin.

Transformasi Total Kawasan Pantai Losari

Selain meninjau sistem di Pasar Baru, manajemen Perumda Parkir Makassar Raya juga memaparkan keberhasilan penataan parkir di ikon wisata Anjungan Pantai Losari. Kawasan yang dulunya rawan pungutan liar (pungli) dan praktik premanisme tersebut kini telah berubah total menjadi area parkir resmi yang tertib dan transparan.

Sesuai dengan arahan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, manajemen kini mengelola sistem parkir di Losari secara profesional dengan menerapkan tarif flat yang jelas, yaitu:

• Kendaraan Roda Dua: Rp3.000

• Kendaraan Roda Empat: Rp5.000

Meningkatkan PAD dan Menjamin Transparansi

Selanjutnya, Perumda Parkir berharap kunjungan ini dapat memberikan gambaran matang bagi Provinsi Lampung untuk menerapkan sistem serupa. Lagipula, digitalisasi parkir tidak hanya mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan juga menjamin akuntabilitas karena sistem mencatat setiap transaksi secara real-time.

”Melalui sistem digital ini, kami ingin memastikan transparansi dan pelayanan prima kepada masyarakat. Akhirnya, kami sangat terbuka menjadikan Kota Makassar sebagai laboratorium belajar bagi daerah lain dalam pengelolaan parkir modern,” tutup Saharuddin. (*)